TGIPF Tragedi Kanjuruhan Undur Diri, Jokowi Minta Penyelidikan Dilanjutkan oleh Polri

  • Whatsapp

cocotekno.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan tugas penyelidikan Kanjuruhan diestafetkan kepada Polri .

Hal ini lantaran investigasi oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta ( TGIPF ) Tragedi Kanjuruhan dinyatakan telah selesai.

Bacaan Lainnya

Penyelidikan ini resmi ditutup oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF , Mahfud MD . Kepada wartawan, dia turut menyampaikan mandat Presiden Jokowi.

Jokowi, kata Mahfud, telah memerintahkan Polri melanjutkan penyelidikan, terkait peristiwa yang menewaskan 132 orang tersebut.

Baca Juga: Kepolisian RI Gunakan Gas Air Mata dari PT Pindad: Produksi Tak Gunakan Zat Berbahaya

“Yang tadi digarisbawahi Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana,” ujar Mahfud di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.

Mahfud MD melanjutkan, rampungnya tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan ditandai dengan penyampaian laporan dan sesi foto resmi bersama Presiden Jokowi di Istana Negara.

” TGIPF sudah selesai tugasnya. Sudah berfoto dengan Presiden,” kata dia kepada awak media, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.

Menurut Mahfud, simpulan tersebut sudah sesuai koridor, lantaran selaras dengan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan .

Baca Juga: Lesti Kejora Memilih Berdamai dengan Rizky Billar, Netizen: Jangan Bertahan Demi Anak deh!

Dalam kepres yang sama, Mahfud MD melanjutkan, tugas TGIPF sudah selesai ketika pihaknya itu telah memaparkan laporan akhir investigasi kepada Jokowi.

“Sesuai dengan Keppres sampai membuat laporan, laporan sudah diterima tapi kalau sumber-sumber perorangan masih mau dipakai yang bukan menteri tentunya untuk memberikan sumbangan dalam rangka transformasi tentu saja bisa,” katanya.

Kendati dipenuhi drama saling tuduh, Mahfud MD dan TGIPF telah bulat menjatuhkan tanggung jawab pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), sebagai simpulan akhir laporan mereka.

“Di dalam catatan dan dokumentasi kami, kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah,” ucap dia.

Baca Juga: Gagal Jadi Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa Jadi Tahanan

“Karena yang satu mengatakan ‘aturannya sudah begini kami laksanakan’, yang satunya bilang ‘saya sudah sesuai kontrak saya’, ‘sudah sesuai statuta FIFA’, sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya,” katanya lagi.

Di depan Presiden Jokowi, Menko Polhukam mengaku telah mengejawantahkan semua temuan dan rekomendasi bagi seluruh stakeholder.

Stakeholder yang dimaksud antara lain dari sisi pemerintah, seperti PUPR, Menpora, Menkes, dan banyak lainnya. “Sudah kami tulis satu per satu di dalam 124 halaman laporan,” tutur Mahfud. ***

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website pikiran-rakyat.com. Situs https://cocotekno.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), https://cocotekno.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”

Pos terkait